Selasa, 18 November 2014

Tanggapan manajemen asuransi mengenai pemberlakuan iuran oleh OJK

Tanggapan manajemen asuransi mengenai pemberlakuan iuran oleh OJK

Demi mendukung operasional dan meningkatkan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pemerintah siap menetapkan iuran bagi lembaga keuangan nonbank. Besaran fee antara 0,03%-0,45% dari aset setiap perusahaan lembaga keuangan non-bank.

Menanggapi rencana pemberlakuan iuran OJK, Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), mengemukakan pungutan tersebut terlalu besar. "Kalau dilihat dari sisi aset, saya melihat, angka 0,03% itu masih cukup besar," ujar Direktur Eksekutif AAUI, Julian Noor.

Menurut dia, sebelumnya memang ada pemaparan konsep iuran OJK kepada industri, tapi belum menyentuh pada kebutuhan dana OJK. Sejatinya industri asuransi umum bersedia mengeluarkan sejumlah uang demi memperkuat peran regulator. Namun, AAUI meminta pemerintah melibatkan kalangan industri keuangan.

Dari sini, pemerintah dan para pemangku kepentingan bisa duduk bersama untuk mencari solusi dan membahas seberapa besar kebutuhan OJK. Kalangan industri asuransi berharap tidak menjadi pihak yang hanya menerima keputusan final, tapi juga didasarkan pada kebutuhan OJK. "Berapa yang ditanggung negara dan berapa yang ditanggung melalui industri. Dari sini bisa dilihat berapa besaran fee yang diperlukan," ungkap Julian.

AAUI mengharapkan, OJK dapat menjalankan tugas secara efektif, lebih tegas, yang pada akhirnya bisa menggairahkan industri keuangan. Dengan regulasi yang kuat, industri akan tumbuh dengan baik dan kepercayaan masyarakat ikut meningkat.

OJK memikul misi cukup berat, yakni mengawasi aktivitas seluruh industri keuangan, baik perbankan maupun nonbank. Total jenderal, OJK harus mengawasi aset sekitar Rp 9.600 triliun. Dengan asumsi pungutan OJK 0,04%, potensi pendapatan dari fee industri keuangan mencapai Rp 3,84 triliun.

Sementara pagu anggaran OJK tahun depan sebesar Rp 2,4 triliun. Total jenderal, lembaga superbodi tersebut akan mengantongi dana sekitar Rp 6,24 triliun.
Tanggapan manajemen Bank mengenai pemberlakuan iuran oleh OJK
Bank Rakyat Indonesia (BRI) menegaskan tak akan membebankan biaya iuran OJK terhadap nasabah. Namun berusaha melakukan sejumlah efisiensi untuk mengurangi biaya operasional.

"Kami akui ini akan menambah biaya operasional. Oleh karena itu, kami akan coba cari jalan melakukan berbagai efisiensi agar tak langsung membebani nasabah," kata Ahmad Baequni, Direktur Keuangan BRI.

Adapun total iuran BRI yang harus dibayar OJK sekitar 0,03% dari total aset BRI yang kini mencapai Rp 606 triliun. Dengan demikian iuran BRI yang dibayarkan kepada OJK diperkirakan mencapai Rp 181 miliar.

Menurut Muhammad Ali, Sekretaris Perusahaan BRI, beban iuran OJK akan masuk ke pos biaya pendapatan dari pendapatan operasional (BOPO). Sehingga diupayakan akan terjadi peningkatan pendapatan operasional untuk atasi beban operasional yang bertambah. 
Muhammad Ali yakin, ini tak akan berdampak pada nasabah. "Jadi kalau di bank lain berdampak, itu tidak bisa disamaratakan kepada semua bank kondisinya," pungkas Ali.

Sebagaimana diketahui, Perhimpunan Bank-Bank Umum Nasional (Perbanas), mengkritik pemberlakuan iuran OJK bagi industri perbankan. Menurut Sigit Pramono, Ketua Umum Perbanas, kebijakan ini dianggap akan membuat biaya operasional perbankan membengkak. Tentu ini akan berimbas kepada peningkatan biaya dana serta ujungnya meningkatkan besaran bunga kredit. Meningat bank adalah institusi bisni, pasti melakukan transformasi beban pungutan OJK menjadi beban konsumen masyarakat.

REFERENSI

Dampak Peristiwa Politik terhadap Nilai Kurs

Gerak Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bergerak positif jelang penutupan sesi pertama perdagangan saham Jumat (17/10/2014). Pertemuan Prabowo dengan presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) memberikan sentimen positif untuk IHSG.
Berdasarkan data Bloomberg pukul 10.39 WIB, IHSG berada di kisaran 4.955,50. IHSG pun naik bertahap hingga ke level 4.977,51.
Pukul 10.58 WIB, IHSG naik 26,69 poin atau 0,54 persen ke level 4.978,30. Jelang penutupan sesi pertama, IHSG berada di level tertinggi 4.981,85 dan terendah 4.953,49.
Pengamat pasar modal Alfred Nainggolan menuturkan, adanya pertemuan Jokowi dan Prabowo memberikan sentimen positif ke pasar. Apalagi gerak IHSG sempat melemah jelang pukul 10.00 WIB, lalu akhirnya kembali menguat.
“Begitu pasar melihat pertemuan Jokowi dan Prabowo. IHSG naik 28 poin bahkan hingga 30 poin. Fluktuasi indeks saham cukup besar. 4.953-4.981 itu didorong sentimen pertemuan Jokowi dan Prabowo,” ujar Alfred, saat...

http://brita.indo.com/2014/11/dampak-peristiwa-politik-terhadap-nilai-kurs-2/

Pendapat Tentang Pesta Rakyat

Ketua MPR Zulkifli Hasan berpendapat sebaiknya pesta rakyat yang akan mengarak presiden terpilih Joko Widodo pasca pelantikan ditunda pada hari lain. Hal ini menurutnya untuk menjaga ketertiban di hari pelantikan presiden dan wakil presiden yang juga menjadi peristiwa bersejarah.
“Menurut pendapat saya kalau ada pesta arak-arakan, apa tidak mungkin di lain hari? Iya kan. Kalau terpaksa hari itu juga ya kita minta dengan tertib. Peristiwa bersejarah bagi kita pertama kali yang dilantik. Ini akan jadi tonggak demokrasi,” kata Zulkifli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (16/10/2014).
Dia menegaskan pelantikan presiden serta wakil presiden terpilih harus berjalan khidmat dan bersejarah. Apalagi, soal acara pelantikan juga sudah dikonsultasikan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, semalam. Namun, kalau memang terpaksa dilakukan pasca pelantikan, dia mengimbau agar berjalan tertib.
“Kalau terpaksa hari itu juga ya kita minta dengan tertib. Peristiwa bersejarah bagi kita ini. Jadi, menyambut presiden terpilih nanti ada karpet merah untuk menyambutnya,” sebut politisi senior PAN itu.
Seperti diketahui, pasca pelantikan, Senin (20/10/2014), relawan Jokowi bakal menggelar acara Kirab Budaya. Rencananya acara ini digelar di Monas, Jakarta Pusat. Namun, kabar terakhir mantan wali kota Solo itu bakal diarak dari Bundaran HI menuju Istana Negara.
Dari pada membuat pesta rakyat yang kurang bermutu hingga membuat lingkungan disekitar monumen nasional (monas) jadi kotor dan penuh sampah ada beberapa hal yang seharusnya ada dalam acara pesta rakyat ini yaitu :
  • Memberikan santunan lebih kepada anak yatim piatu dan yang tidak mampu
  • menggererakan sosialisasi kepada kebutuhan negara , apa saja yang perlu di benahi dan tidak lupa untuk mendalami mengenai strategi yang Presiden lakukan dalam waktu 5 tahun,
  • Yang terakhir adalah pada waktu acara pesta rakyat tersebut, seharusnya para pengunjung diwajibkan menjaga kelestarian di daerah sekitar monumen nasional jadi tidak membuat lingkungan menjadi kotor.
DAFTAR PUSTAKA
http://news.detik.com/read/2014/10/16/131125/2720548/10/ketua-mpr-usul-pesta-rakyat-pelantikan-jokowi-tak-dirayakan-20-oktober?n992204fksberita

HARAPANKU TERHADAP PRESIDEN BARU



Harapan saya kepada Presiden Indonesia Terpilih saat ini :
1.    Menyejahterakan rakyat
Harapan ini tentunya adalah harapan segenap rakyat di negeri ini. Setiap pergantian rezim harapan ini adalah harapan yang paling mengedepan. Kesulitan hidup telah membawa masyarakat begitu berharap pada pemimpin yang membawa kesejahteraan bagi mereka. Jika kita bercermin pada kebijakan-kebijakan sang penguasa yang notabene adalah membawa kesenjangan, yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Kesejahteraan hanya dinikmati oleh orang-orang yang memiliki “kuasa”.

2.    Mandiri dalam ekonomi
      Harapan rakyat ini tentunya didasarkan pada sistem ekonomi yang digunakan negeri ini ideologi kapitalis-liberal. Lihat saja bagaimana Jokowi-JK mengeluarkan kebijakan penghapusan subsidi BBM. Akibat penghapusan BBM ini beban rakyat makin berat. Visi dan misinya tetap akan menjadikan pajak sebagai sumber penerimaan negara dan melanjutkan pembiayaan melalui utang. Mereka juga tetap akan mendorong peran swasta/asing untuk berinvestasi di sektor riil dan finansial, ini artinya memberikan kesempatan kepada swasta/asing untuk mengeruk kekayaan alam negeri ini. Jadi apabila seperti itu akankah terwujud mandiri dalam ekonomi ?

3.    Berdaulat dalam politik
Pemimpin terpilih saat ini tentunya di kelilingi oleh kepentingan partai-partai politik pendukungnya. Hal yang sudah bisa ditebak bahwa mereka akan menagih imbalan hasil atas kerja mereka yang sudah berkontribusi terhadap percaturan politik, dalam hal ini bisa dalam bentuk jabatan ataupun hal lainnya. Hal yang tak kalah pentingnya adalah pihak asing akan memberi peranannya di negeri ini.